.
Kebijakan Ekonomi dan Permasalahannya
Masalah
ekonomi yang dihadapi setiap negara akan berbeda. Hal ini akan bergantung pada
kondisi perekonomian setiap negara tersebut. Namun, pada intinya masalah
ekonomi suatu negara dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu masalah
ekonomi mikro dan masalah ekonomi makro.
1.
Masalah Ekonomi Mikro
Pasar
dapat menjadi alokasi sumber daya yang efisien, jika asumsi-asumsinya terpenuhi,
antara lain pelaku bersifat rasional, memiliki informasi yang sempurna, pasar
berbentuk persaingan sempurna, dan barang bersifat privat. Proses pertukaran di
pasar tidak terbatas dimensi waktu dan tempat. Namun, dalam kenyataannya banyak
asumsi yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Akibatnya pasar gagal
menjadi alat alokasi yang efisien (market failure). Masalah yang dihadapi di
lapangan berkaitan dengan ekonomi mikro, yaitu sebagai berikut.
a.
Informasi Tidak Sempurna
Dalam
kenyataan, kadang kita tidak pernah tahu persis kualitas barang yang dikonsumsi,
misalnya ketika membeli mobil bekas. Untuk memperoleh informasi mengenai mobil
tersebut, seringkali harus mengeluarkan biaya, misalnya dengan menyewa montir
mobil yang ahli
mesin
dan dapat dipercaya.
b.
Daya Monopoli
Diasumsikan
bahwa pasar dalam keadaan sempurna tidak terpenuhi. Kenyataannya sering
dijumpai di pasar yang hanya ada satu produsen (monopoli) atau beberapa
produsen (oligopoli) yang begitu kuat. Mereka mampu memengaruhi pasar dengan
menentukan tingkat harga. Kemampuan itu menyebabkan barang yang diproduksi lebih
sedikit, harga yang lebih tinggi, jika dibanding harga dalam pasar persaingan
sempurna.
c.
Eksternalitas
Eksternalitas
adalah keuntungan atau kerugian yang dinikmati atau diderita pelaku ekonomi
sebagai akibat tindakan pelaku ekonomi yang normal. Misalnya, di suatu kota banyak pabrik tekstil yang
mencemari lingkungan dengan membuang limbahnya ke sungai. Kerugian yang
diderita
masyarakat sekitarnya, tidak masuk dalam perhitungan biaya produksi tekstil. Akibatnya,
walaupun secara finansial biaya produksi tekstil menjadi murah (karena tidak
perlu investasi fasilitas pengolahan limbah), namun secara ekonomis biayanya
mahal. Karena sebagian biaya itu ditanggung masyarakat dalam bentuk biaya
sosial.
d.
Barang Publik
Asumsi
dasar lain yang seringkali tidak relevan adalah barang yang dipertukarkan
bersifat private (rival dan eksklusif ). Rival artinya, barang tidak dapat
dikonsumsi secara bersamaan tanpa saling merugikan. Eksklusif artinya siapa
yang tidak mau membayar tidak dapat menikmati atau memanfaatkannya. Misalnya,
jika satu kaleng softdrink sudah kita minum, maka orang lain sudah tidak dapat
mengonsumsi softdrink tersebut (barang
yang sama). Berarti untuk mengonsumsi
softdrink diperlukan rival. Selain bersifat rival, untuk memperoleh
softdrink kita
juga
perlu membayar, dengan demikian softdrink bersifat eksklusif.
2.
Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Ekonomi Mikro
Kegagalan
pasar, seringkali menuntut campur tangan (intervensi) pemerintah. Namun, yang
harus diperhatikan adalah tidak semua campur tangan pemerintah memberikan hasil
yang baik, walaupun tujuannya baik. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi
pemerintah dalam menentukan kebijakan yaitu adanya konflik (trade off ) antara tujuan yang ingin dicapai. Misalnya
konflik antara tujuan efisiensi dan pemerataan. Agar rumah dapat terjangkau oleh
rakyat kecil yang berpenghasilan rendah, pemerintah memberikan subsidi. Tetapi,
pemberian subsidi itu cenderung mengorbankan efisiensi, karena uang subsidi
dapat dialokasikan ke sektor-
sektor
lain yang lebih produktif.
Tujuan
dilakukannya campur tangan pemerintah adalah sebagai berikut.
a.
Menjamin agar kesamaan hak bagi setiap individu dapat tetap terwujud dan
eksploitasi dapat dihindarkan.
b.
Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur
dan stabil.
c.
Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar
yang dapat memengaruhi pasar, agar mereka tidak menjalankan praktik-praktik
monopoli yang merugikan.
d.
Menyediakan barang publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
e.
Mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikanmasyarakat dapat
dihindari atau dikurangi.
3.
Intervensi Pemerintah dalam Ekonomi Mikro