MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI PEMERINTAH DI BIDANG EKONOMI

. Kebijakan Ekonomi dan Permasalahannya

Masalah ekonomi yang dihadapi setiap negara akan berbeda. Hal ini akan bergantung pada kondisi perekonomian setiap negara tersebut. Namun, pada intinya masalah ekonomi suatu negara dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu masalah ekonomi mikro dan masalah ekonomi makro.

1. Masalah Ekonomi Mikro

Pasar dapat menjadi alokasi sumber daya yang efisien, jika asumsi-asumsinya terpenuhi, antara lain pelaku bersifat rasional, memiliki informasi yang sempurna, pasar berbentuk persaingan sempurna, dan barang bersifat privat. Proses pertukaran di pasar tidak terbatas dimensi waktu dan tempat. Namun, dalam kenyataannya banyak asumsi yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Akibatnya pasar gagal menjadi alat alokasi yang efisien (market failure). Masalah yang dihadapi di lapangan berkaitan dengan ekonomi mikro, yaitu sebagai berikut.

a. Informasi Tidak Sempurna

Dalam kenyataan, kadang kita tidak pernah tahu persis kualitas barang yang dikonsumsi, misalnya ketika membeli mobil bekas. Untuk memperoleh informasi mengenai mobil tersebut, seringkali harus mengeluarkan biaya, misalnya dengan menyewa montir mobil yang ahli

mesin dan dapat dipercaya.

b. Daya Monopoli

Diasumsikan bahwa pasar dalam keadaan sempurna tidak terpenuhi. Kenyataannya sering dijumpai di pasar yang hanya ada satu produsen (monopoli) atau beberapa produsen (oligopoli) yang begitu kuat. Mereka mampu memengaruhi pasar dengan menentukan tingkat harga. Kemampuan itu menyebabkan barang yang diproduksi lebih sedikit, harga yang lebih tinggi, jika dibanding harga dalam pasar persaingan sempurna.

c. Eksternalitas

Eksternalitas adalah keuntungan atau kerugian yang dinikmati atau diderita pelaku ekonomi sebagai akibat tindakan pelaku ekonomi yang normal. Misalnya, di  suatu kota banyak pabrik tekstil yang mencemari lingkungan dengan membuang limbahnya ke sungai. Kerugian yang

diderita masyarakat sekitarnya, tidak masuk dalam perhitungan biaya produksi tekstil. Akibatnya, walaupun secara finansial biaya produksi tekstil menjadi murah (karena tidak perlu investasi fasilitas pengolahan limbah), namun secara ekonomis biayanya mahal. Karena sebagian biaya itu ditanggung masyarakat dalam bentuk biaya sosial.

d. Barang Publik

Asumsi dasar lain yang seringkali tidak relevan adalah barang yang dipertukarkan bersifat private (rival dan eksklusif ). Rival artinya, barang tidak dapat dikonsumsi secara bersamaan tanpa saling merugikan. Eksklusif artinya siapa yang tidak mau membayar tidak dapat menikmati atau memanfaatkannya. Misalnya, jika satu kaleng softdrink sudah kita minum, maka orang lain sudah tidak dapat mengonsumsi  softdrink tersebut (barang yang sama). Berarti untuk mengonsumsi  softdrink diperlukan rival. Selain bersifat rival, untuk memperoleh softdrink kita

juga perlu membayar, dengan demikian softdrink bersifat eksklusif.

2. Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Ekonomi Mikro

Kegagalan pasar, seringkali menuntut campur tangan (intervensi) pemerintah. Namun, yang harus diperhatikan adalah tidak semua campur tangan pemerintah memberikan hasil yang baik, walaupun tujuannya baik. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi pemerintah dalam menentukan kebijakan yaitu adanya konflik (trade off  ) antara tujuan yang ingin dicapai. Misalnya konflik antara tujuan efisiensi dan pemerataan. Agar rumah dapat terjangkau oleh rakyat kecil yang berpenghasilan rendah, pemerintah memberikan subsidi. Tetapi, pemberian subsidi itu cenderung mengorbankan efisiensi, karena uang subsidi dapat dialokasikan ke sektor-

sektor lain yang lebih produktif.

Tujuan dilakukannya campur tangan pemerintah adalah sebagai berikut.

a. Menjamin agar kesamaan hak bagi setiap individu dapat tetap terwujud dan eksploitasi dapat dihindarkan.

b. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil.

c. Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar yang dapat memengaruhi pasar, agar mereka tidak menjalankan praktik-praktik monopoli yang merugikan.

d. Menyediakan barang publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

e. Mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikanmasyarakat dapat dihindari atau dikurangi.

3. Intervensi Pemerintah dalam Ekonomi Mikro